Perencanaan Kerjasama Penelitian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

Hasil dari perencanaan kerjasama penelitian dengan dinas kesehatan kabupaten garut mendapatkan beberapa  Notulensi seperti berikut:

1. MoU dengan Uniga sudah ada namun perlu MoU baru yang sifatnya spesifik 1 program kerja sama
2. Arahan menkes adalah UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dibanding UKP (perorangan)
3. Semua unit layanan mengedepankan upaya promotif dan preventif, dan mendukung program Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu bahkan Posyandu
4. Kendala saat ini ada di SDM. SDM PKM terlalu berlebih beban kerjanya sehingga tidak sempat. Kader saat ini antusias karena mendapat tunjangan, namun kader kekurangan skill dan pengetahuan, pendidikan dan usia
5. Usulan membuat tambahan selevel kader dari nakes dengan imbalan SKP dan dari calon nakes atau mahasiswa kesehatan di garut. Imbalan untuk mahasiswa masih harus didiskusikan
6. Nomenklaturnya harus didiskusikan karena jangan sampai mengganggu kader yang sudah ada
7. Idealnya skemanya adalah Desa Binaan Uniga. Namun harus tetap, berkelanjutan hingga menjangkau level keluarga sehingga sebaiknya dilaksanakan secara kontinu dan masif. sementara disarankan di Tarogong Kaler. Bisa menjangkau sekolah dan fasilitas umum lainnya.
8. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya pendataan, skrining kesehatan, pemberian vitamin, pencegahan stunting atau obat cacing. Paling mudah adalah program pendampingan minum obat (PMO). Ada juga program Pendataan Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK)
9. Sinkronisasi hasil pendataan dengan penelitian secara longitudinal. Ada pengukuran berkala dan berkelanjutan sehingga jelas dampak yang terasa
10. Mahasiswa membutuhkan legalitas dan imbalan. Usul sementara adalah kerelawanan dengan imbalan skill dan pengakuan dari Dinkes untuk melengkapi SKPI. Kendalanya adalah waktu kerja minimal 6-12 bulan. Sehingga tugas mata kuliah tidak memungkinkan. Reward yang bisa ditawarkan adalah SKPI.
11. Rekognisi SKS belum memungkinkan karena DKK belum bermitra dengan Kemdikbud. Lebih memungkinkan sistem rekognisi internal

Diperlukan pembahasan internal dan FGD lanjutan untuk membahas rencana kerja ke depannya.